Kepada Komnas HAM, Arteria Dahlan Bekata: Jangan Kritisi DPR!

Tugas kami ini membuat UU bersama pemerintah. Bapak tidak boleh menghasut apalagi menjadi provokator, minta DPR menghentikan membahas RUU ini

Editor: muhammad irham
int
Arteria Dahlan 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota DPR RI, Arteria Dahlan, meminta agar Komnas HAM tidak mengkritisi DPR dalam membuat Undang Undang. Jika itu terus dilakukan, ia mengancam akan membongkar bobrok Komnas HAM.

Hal itu disampaikan Arteria dalam rapat Komisi III bersama Komnas HAM di MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2020). Dalam rapat itu, hadir Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik.

"Tugas kami ini membuat UU bersama pemerintah. Bapak tidak boleh menghasut apalagi menjadi provokator, minta DPR menghentikan membahas RUU ini (Cipta Kerja). Bapak ini siapa?," kata Arteria.

Arteria pun menyoroti kinerja yang dilakukan Komnas HAM selama ini. Ia juga menyoroti anggaran Komnas HAM yang menurutnya sebagian besar disalurkan untuk belanja lembaga.

"Coba Bapak tulis aja prestasi Bapak prestasi Komnas HAM tahun ini apa. Kalau kita mau bongkar-bongkaran kita bongkar, Pak. Bapak ini hanya mencari pekerjaan di republik ini. Anggaran Bapak 90 persen buat belanja. Belanja pegawai, buat kerjanya nggak ada," ucap Arteria.

Ia pun meminta Komnas HAM tak lagi-lagi mengkritisi kerja DPR dalam membuat undang-undang. "Jadi jangan kritisi DPR Pak, DPR itu sangat menghormati kelembagaan. Sekali nyentuh DPR, kami bongkar boroknya Bapak kayak apa," kata Arteria.

Komnas HAM sebelumnya memang memberikan catatan untuk DPR terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Komnas HAM menilai pembahasan RUU ini menimbulkan banyak kekecewaan dari masyarakat lantaran dianggap tergesa-gesa dan minim ruang partisipasi masyarakat.

"Setelah kami kaji baik-baik, kami merekomendasikan kepada Presiden RI dan DPR agar tak melanjutkan pembahasan RUU Cipta kerja atau omnibus law dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat indonesia,” ujar Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 13 Agustus 2020.

Menanggapi pernyataan Arteria Dahlan, Ahmad Tauufik Damani membeberkan salah satu kewenangan Komnas HAM yang tertera dalam Pasal 89 UU 39 1999 ada subkomisi pengkajian dan penelitian di Komnas HAM.

"Itu memang salah satu mandatnya Pak memberikan saran terhadap aksesi dan ratifikasi instrumen transnasional terkait HAM yang kita rekomendasi berdasarkan kajian mengenai pembentukan perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang terkait HAM," kata Taufan.(*/tribunmanado.co.id)

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved