Pembubaran FPI

Bubarkan FPI, Pemerintah Dianggap Bergaya Orde Baru

Feri menjelaskan bahwa secara Undang-Undang tentu pemerintah berwenang untuk membubarkan dan melarang keberadaan ormas.

Editor: muhammad irham
Tribunnews
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pembubaran dan pelarangan Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah dianggap mirip Orde Baru. Padahal, gaya seperti ini, ditentang keras oleh KH Abdurrachman Wahid alias Gus Dur kala itu. 

Pendapat tersebut disampaikan oleh pakar hukum tata negara Feri Amsari ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (1/1/2021).

Feri menjelaskan bahwa secara Undang-Undang tentu pemerintah berwenang untuk membubarkan dan melarang keberadaan ormas.

Namun, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas itu melihat ketentuan UU Ormas yang baru justru menyisakan masalah. Karena UU tersebut dibentuk dari Perpu Presiden Jokowi.

"UU tersebut menghapus mekanisme pembubaran ormas melalu peradilan yang sesungguhnya diatur UU ormas lama yang mengusung semangat reformasi. Jadi UU itu adalah produk yang dibentuk pemerintah sendiri untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai UUD 1945," jelasnya.

Itulah sebabnya, kata Feri, patut diduga bahwa UU Ormas yang dibentuk Jokowi bertentangan dengan semangat reformasi yang termaktub dalam UUD 1945, yang melindungi kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat lisan dan tulisan.

Feri pun menegaskan seharusnya pembubaran dan pelarangan ormas seperti ini harus melalui proses peradilan terlebih dahulu.

"Harusnya melalui peradilan seperti UU sebelumnya. Sebab kalau langsung oleh pemerintah, maka akan sangat subjektif dan bukan tidak mungkin semua organisasi yang berbeda dengan pemerintah akan dibubarkan," jelas Feri.

"Model itu sangat orde baru, banyak yang diubah di era reformasi. Sekarang pemerintahan mirip gayanya dengan orde baru," tandasnya.

FPI Bentuk Organisasi Baru, Mahfud MD: Boleh Saja Asal Tidak Melanggar Hukum

Beredar kabar Front Pembela Islam (FPI) akan membentuk organisasi baru setelah dihentikan kegiatannya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD angkat suara terkait hal iu.

Dikutip dari cuitan resminya, @mohmahfudmd, Mahfud menyebut pembentukan organisasi baru boleh saja asal tidak melanggar hukum dam tidak menganggu ketertiban umum, Jumat (1/1/2020).

"Ada yang tanya, bolehkah orang mendirikan Front Pejuang Islam?"

"Boleh saja, asal tak melanggar hukum dan tak mengganggu ketertiban umum," tulis cuitan Mahfud.

Lalu, Mahfud menceritakan sejarah organisasi masyarakat (ormas) yang pernah berganti dan membentuk yang baru.

"Dulu Partai Masyumi bubar kemudian melahirkan Parmusi, lalu PPP, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan kemudian ada DDII yang legendaris," tulis cuitannya.

Ia menegaskan hal itu diperbolehkan secara hukum.

"Secara hukum boleh," tulis Mahfud.

Mahfud melanjutkan keterangannya terkait rekam jejak ormas yang berubah dengan bentuk baru atau bubar.

"Dulu PNI berfusi dan bubar kemudian melahirkan PDI, PDIP, PNBK juga boleh."

"Dulu NU pecah sampai melahirkan KPP-NU juga boleh sampai akhirnya bubar sendiri."

"Partai Sosialis Indonesia yg dibubarkan era Orla juga melahirkan organisasi-organisasi baru dan intelektual-intelektual brillian juga boleh," tulis Menkopolhukam.

Mahfud menjelaskan kembali tekait pembentukan organisasi baru FPI.

"Sekarang ini ada ada tidak kurang dari 444.000 ormas dan ratusan partai politik, juga tak dilarang."

"Mau mendirikan Front Penjunjung Islam, Front Perempuan Islam, Forum Penjaga Intelektual boleh."

"Prinsipnya asal tidak melanggar hukum."

Menurutnya, organisasi yang bagus akan tumbuh.

"Yang bagus akan tumbuh, yang tak bagus layu sendiri," ungkap Mahfud pada cuitannya.

FPI Berganti Nama Jadi Front Persatuan Islam

Seperti pemberitaan Tribunnews sebelumnya.

Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembubaran dan pelarangan Front Pembela Islam (FPI) pada Rabu (30/12/2020) siang.

Tapi hanya beberapa jam pasca SKB terbit, kubu FPI kembali membuat wadah baru.

Wadah baru tersebut hanya berbeda nama tengah, dan tetap dengan singkatan yang sama, yakni Front Persatuan Islam (FPI). Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Sekretaris Umum DPP FPI Aziz Yanuar.

Nama baru itu kata Aziz Yanuar tidak mengubah struktur FPI. Tapi hanya sebatas kendaraan perjuangan yang baru.

"Iya, Front Persatuan Islam (FPI). Bukan berubah, itu kendaraan baru," kata Aziz Yanuar kepada wartawan, Rabu petang.

Perubahan nama itu juga sudah di deklarasikan oleh kubu FPI pada tempat yang tak diungkapkan.

"Sudah deklarasi barusan. Di suatu tempat di Jakarta," katanya.

Adapun berdasarkan pernyataan pers yang diterima Tribunnews.com, deklarator wadah baru FPI terdiri dari sejumlah nama lama.

Berikut deklarator wadah baru Front Persatuan Islam (FPI): 

- Habib Abu Fihir Alattas 

- KH. Tb. Abdurrahman Anwar 

- KH. Ahmad Sabri Lubis 

- H. Munarman 

- KH. Abdul Qadir Aka 

KH. Awit Mashuri 

- Ust. Haris Ubaidillah 

- Habib Idrus Al Habsyi 

- Ust. Idrus Hasan 

- Habib Ali Alattas, S.H. 

- Habib Ali Alattas, S.Kom. 

- H. I Tuankota Basalamah 

- Habib Syafiq Alaydrus, S.H. 

- H. Baharuzaman, S.H. 

- Amir Ortega 

- Syahroji 

- H. Waluyo 

- Joko 

- M. Luthfi, S.H.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR
1318 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved